KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Makalah Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen ini dapat terselesaikan.
Penyusunan makalah salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul “Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora”, dengan harapan nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan dari tingkat desa/kelurahan dampingan penulis hingga tingkat pusat dalam menanggulagi kemiskinan secara berkelanjutan mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan dan pelaksanaan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tiga tahun (PJM-Pronangkis 3 tahun) hingga pemanfaatan dan pemeliharaan serta berkemitraaan dengan berbagai pihak baik dari pihak Pemerintah, swasta, steakholder dan sebagainya terutama mulai tahun 2007 diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sehingga nantinya akan tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.
Dalam penyusunan dan penyelesaian Makalah Salah Satu Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Ir. H. Sumirin, MS selaku Dosen MTS Fakultas Teknik Unissula Semarang yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen.
2. Bapak Drs. Chrisna Suhendi, MBA selaku Dosen MTS Fakultas Teknik Unissula Semarang yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengajar Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen.
3. Bapak Suparjo, ST selaku Asisten Koordinator Kabupaten Blora yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penyusunan dan penyelesaian makalah tersebut.
4. Bapak Tri Yudianto, A.Md selaku Senior Fasilitator Tim 3 (tiga) Kabupaten Blora yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penyusunan dan penyelesaian makalah tersebut.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan dorongan, semangat serta bantuan hingga tersusunnya Makalah Salah Satu Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen.
Penulis menyadari bahwa penyusunan Makalah Salah Satu Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen ini masih jauh lebih sempurna, oleh karena itu saran dan kritik akan diterima sebagai upaya perbaikan. Semoga Makalah Salah Satu Tugas Mata Kuliah Sistem informasi Manajemen ini akan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.Amin
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Semarang, Juli 2011
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II STUDI PUSTAKA
BAB III RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
BAB IV GAMBARAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
BAB V PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Era globalisasi yang ditandai dengan adanya kemitraan sinergis antara berbagai pihak baik dari pihak pemerintah, pihak swasta, pihak steakholder dan sebagainya mengharuskan sektor gerakan moral masyarakat desa/kelurahan dampingan penulis Kabupaten Blora pada khusus harus segera melaksanakan perubahan sikap dilakukan melalui penyadaran kritis di seluruh siklus PNPM-MP terutama organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat di desa/kelurahan dampingan Kabupaten Blora pada khususnya yang merupakan para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan. Setelah terbentuk lembaga kepemimpinan (BKM) kemudian penyusunan program yaitu Perencanaan Jangka Menengah 3 (tiga) tahunan dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis) sebagai gerakan Pro poor (pro dengan warga miskin dan warga KK miskin) dan Good Government (pemerintahan yang baik) untuk melaksanakan kegiatan TRIDAYA, antara lain : Daya Pembangunan Sosial, Daya Pembangunan Infrastruktur dan Daya Pembangunan Ekonomi guna penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan (Sustainable Development) di tingkat desa/kelurahan dampingan penulis Kabupaten Blora. Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora mengunakan jaringan internet (Telkomsel-flexy) hingga tingkat pusat (Konsultan Manajemen Pusat atau KMP) menggunakan jaringan internet (Telkomsel Speedy) untuk meng-upload data dan informasi sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan. Sistem Informasi Manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini.
Setiap para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan di desa/kelurahan dampingan penulis Kabupaten Blora pada khususnya selalu mengaku akan memberikan pelayanan yang profesional dan terbaik kepada semua warga miskin dan warga KK miskin agar mereka tertarik untuk menggunakan jasa kegiatan TRIDAYA PNPM-Mandiri Perkotaan terutama pada Badan Keswadayaan Masyarakat di desa/kelurahan dampingan penulis pada khususnya. Mereka selalu mengandalkan bahwa para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan di desa/kelurahan dampingan penulis mempunyai Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di desa/kelurahan, antara lain misal jumlah Anggota BKM sejumlah 11 orang terdiri dari Koordinator BKM, 10 Anggota BKM, Sekretaris BKM dan Tenaga-Tenaga Professional seperti Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan/Infrastruktur (UPL) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharan serta tiap BKM bermasyarakat melakukan proses perencanaan partisipatif dengan menggunakan metode SWOT Analysis dan Strategic Planning dan menyusun Perencanaan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Renta Pronangkis) sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitas pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah (misal BPMD kabupaten Blora untuk rehab rumah warga KK miskin, Pemda Kabupaten Blora untuk pinjaman bergulir bagi warga KK miskin yang mempunyai usaha menengah) dan kelompok peduli setempat.
Semua ungkapan diatas benar adanya, tetapi bagaimana dengan sistem pelayanan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP melalui kegiatan TRIDAYA (kegiatan sosial, kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi) yang dilakukan oleh para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan terutama BKM di wilayah desa/kelurahan dampingan penulis Kabupaten Blora pada khususnya tersebut ? masih terjadi warga KK miskin yang belum mendapatkan bantuan langsung pada pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di wilayah desa/kelurahan dampingan penulis karena warga KK miskin pada waktu pendataan ada yang belum ke data di data KK miskin (Buku Saku Pemetaan Swadaya (PS) 2 dipelaporan PJM Pronangkis 3 (tiga) tahunan) pada waktu pelaksanaan kegiatan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan yaitu Siklus Pemetaan Swadya serta untuk mengevaluasi dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan BKM di wilayah desa/kelurahan dampingan penulis pada kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya apakah sudah termasuk kategori BKM Berdaya, BKM Mandiri maupun BKM Madani?
Dengan tersedianya jaringan internet yang fasilitas service providernya mulai menjangkau ke seluruh pelosok, maka komunikasi data dalam SIM akan dapat berjalan secara on-line sehingga data atau informasi yang disajikan oleh SIM akan selalu up to date. Sehingga pelaku-pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan, termasuk BKM dan masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan SIM berbasis komputer secara tepat dan mudah.
Di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terutama para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan tingkat desa/kelurahan dampingan penulis Kabupaten Blora pada khususnya hingga ke tingkat pusat sangat membutuhkan Sistem Informasi Manajemen untuk upaya penenggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan mulai dari proses penentuan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan serta berkemitraaan dengan berbagai pihak baik dari pihak Pemerintah, Swasta, Steakholder dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di wilayah desa/kelurahan dampingan penulis merupakan lokasi baru mendapatkan program PNPM-Mandiri Perkotaan pertama kali mulai tahun 2007 diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sehingga nantinya akan tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.
Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk pengelolaan data dan mendukung proses pengambilan keputusan manajemen serta untuk pelayanan data dan informasi. Untuk lebih memahami hal tersebut, penulis mengkaji Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan secara umum, khususnya Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari sistem informasi.
1.2 Tujuan Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora
Tujuan Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora sebagai berikut :
a.SIM PNPM-MP dapat mewujudkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
b.SIM PNPM-MP dapat menjadikan Pemerintah Daerah semakin memahami dan menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kelembagaan masyarakat serta pendekatan kemitraan masyarakat dengan pemerintah dan kelompok peduli setempat.
c.SIM PNPM-MP dapat menjadikan capaian manfaat program kepada Kelompok sasaran (masyarakat miskin) semakin efektif. (peningkatan IPM-MDGs).
d.SIM PNPM-MP dapat mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan (sesuai kebijakan PNPM).
e.Sistem Informasi Maanajemen PNPM-Mandiri Perkotaan akam mengakomodasi data tersebut untuk dapat selalu memonitor keterlibatan penduduk asli wilayah desa/kelurahan dampingan penulis dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya.
f.SIM PNPM-MP dapat mendorong agar mekanisme monitoring pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan oleh para pelaku (KMP, KMW, Fasilitator Desa/Kelurahan, BKM dan lain-lain) dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan pedoman PNPM-MP dan efektif serta tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan pihak steakholder proyek sesuai tingkatannya untuk meningkatkan kinerja pelaksana kegiatan.
g.SIM PNPM-MP sebagai salah satu sarana penyebarluasan pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan baik kepada steakholder PNPM-MP maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
h.SIM PNPM-MP dapat terbentuk database kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan yang lengkap dan terkini (up to date) untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan dan pembuatan laporan tepat waktu.
Pada akhir pelaksanaan Program PNPM-Mandiri Perkotaan ini diharapkan tercapai kondisi sebagai berikut:
a.Terbangunnya kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat
b.Tersedianya (PJM Pronangkis) berbasis peningkatan kinerja IPM-MDGs yang disusun masyarakat sebagai wadah sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat
c.Meningkatnya akses dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin perkotaan menuju capaian sasaran peningkatan IPM-MDGs.
1.3 Manfaat Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora
Manfaat Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora sebagai berikut :
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menjamin kelancaran dan keakuratan entry sejak dari tingkat kelurahan/desa dampingan penulis Kabupaten Blora pada khususnya hingga tingkat pusat (Konsultan Manajemen Pusat, DPU Pusat).
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat mencatat semua kemajuan program pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kemitraan dengan berbagai pihak (pihak Pemerintah, swasta, steakholder dan sebaginya) di lapangan (Tingkat Kelurahan/Desa dampingan penulis).
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya warga masyarakat miskin dan KK miskin.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan program penyempurnaan pedoman pelaksanaannya yang lebih fokus pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pencapaian target sasaran Millenium Development Goals (MDGs) kepada KMW dan KMP melalui Koordinator Kota/Kabupaten Kabupaten Blora.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menjadi media informasi mendorong “pelembagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menjadi media informasi transparansi dan akuntanbilitas dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya pada dasarnya dapat diterapkan dengan membuka akses atau membutuhkan informasi-informasi mengenai PNPM-Mandiri Perkotaan, konsep kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan baik di tingkat proyek, daerah dan masyarakat desa/kelurahan dampingan penulis.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat memonitoring terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat Kelurahan/Desa dampingan penulis hingga tingkat Pusat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melakukan penanganan dan pengaduan dari pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan/desa dampingan penulis hingga tingkat pusat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan/desa dampingan penulis hingga tingkat pusat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melakukan audit untuk semua pelaku PNPM-Mandiri di tingkat kelurahan/desa dampingan penulis.
Sasaran Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora
Sasaran pelaksanaan SIM PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten adalah untuk mendapatkan informasi proses pelaksanaan serta kemajuan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan, yang berkaitan dengan :
1. Pelaksanaan pengembangan masyarakat tingkat desa/kelurahan dampingan.
2. Pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan masyarakat desa/kelurahan dampingan.
3. Permasalahan yang timbul di lapangan (masyarakat desa/kelurahan dampingan).
BAB II
STUDI PUSTAKA
2.1 Sistem Informasi Manejemen PNPM-Mandiri Perkotaan
Sistem informasi Manajemen (SIM) PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan salah satu alat yang sangat strategis untuk monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan proyek. SIM juga diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan dan keputusan stakeholders PNPM-MP dalam rangka perbaikan atau tindakan korektif secara cepat dan peningkatan kinerja proyek.
Agar SIM dapat berdaya guna perlu adanya dukungan manajemen pelaksanaan pengoperasian SIM, sumber daya manusia yang memadai, tersedianya aplikasi dan infrastruktur yang dibutuhkan selama pengoperasian SIM.
Dengan tersedianya jaringan internet yang fasiltas providernya mulai menjangkau keseluruh pelosok, maka komunikasi data dalam SIM akan dapat berjalan secara on-line sehingga data atau informasi yang disajikan oleh SIM akan selalu up to date. Sehingga pelaku-pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan, termasuk BKM dan masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan SIM berbasis komputer secara tepat dan mudah.
2.2 Pengorganisasian Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan
Proyek PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun “gerakan bersama” dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan pada khususnya Kabupaten Blora. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan, baik yang langsung tergabung dalam organisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, kelompok-kelompok masyarakat dan lain-lain dari tingkat pusat samapai dengan tingkat komunitas. Kejelasan tata peran dari pelaku-pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan tersebut sangat penting dalam upaya mambangun hubungan kerja yang integral dalam komplementer agar tercapai misi utama PNPM-Mandiri Perkotaan yakini memberdayaan masyarakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat.
Pengorganisasian pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora sampai di tingkat pusat dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotan dengan Sistem Informasi Manajemen PNPM-MP melalui email dan website, antara lain :
1. Kegiatan Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan, yaitu :
a. Sosialisasi Awal
b. Rembug Kesiapan Masyarakat
c. Refleksi Kemiskinan
d. Pemetaan Swadaya
e. Pengorganisasian Masyarakat melalui Pembentukan BKM
f. Perencanaan Partisipatif
g. Pengorganisasian Kelompok melalui Pembentukan KSM-KSM
Sebenarnya tahapan-tahapan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan pada umumnya disusun untuk 3 (tiga) tahun kalender yang berulang lagi pada tahun ke 4 (empat) dengan siklus tahun pertama. Pada desa/kelurahan wilayah dampingan penulis merupakan pelaksanakan tahapan siklus tahun ke 4 (empat) yaitu melaksanakan tahapan siklus seperti tahapan siklus tahun pertama jadi ada pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan ulang BKM, AD/ART harus dibuat baru dihadapan Notaris Elizabeth Estiningsih, SH (dulu misal BKM desa Ngampel ini diaktanotariskan pada tanggal 5 Desember tahun 2007 dengan nomor Akta 1104/L/XII/2007. Selanjutnya BKM memfasilitasi Rembug Penyepakatan dan Penetapan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk masa berlaku 3 tahun dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis) untuk jangka waktu satu tahunan. Adapun PJM Pronangkis disepakati pada tanggal 30 bulan Nopember tahun 2007) untuk syarat penerimaan dana BLM dari APBN, APBD maupun program kemitraan, program paket, program ND dan lain-lainnya yang berkelanjutan. Selain itu juga BKM harus sudah melaksanakan Audit Independent oleh Tenaga Audit Independent dari Universitas Muria Kudus tahun 2010 dan Universitas sebelas Maret tahun 2011 yang difokuskan pada audit pembukuan dan keuangan BKM oleh Sekretaris BKM dan pembukuan keuangan Pinjaman Perguliran untuk warga miskin atau warga KK miskin oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), BKM sudah melaksanakan tinjauan partisipatif dilaksanakan untuk mereview kegiatan-kegiatan BKM terdiri dari tinjauan partisipatif kelembagaan, tinjauan partispatif program dam tinjauan partisipatif keuangan, serta BKM sudah melaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) dilakukan sebagai pertanggungjawaban tahunan kepimpinan BKM dan pengesahan Rencana Tahunan (Renta) tahun berikutnya. Wilayah desa/kelurahan dampingan penulis ada 10 desa/kelurahan, antara lain : Desa Tempurejo, Desa Tambaksari, Desa Purwosari, Desa Ngadipurwo, Desa Tempuran, Desa Plantungan, Desa Sendangharjo, Desa Ngampel, Desa Patalan dan Kelurahan Karangjati.
Gambaran umum untuk mengenai peran dan hubungan kerja antar pelaku-pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan sebagai penjabaran penjelasan dari Buku Pedoman PNPM-Mandiri perkotaan Bab V tentang Manjemen Proyek. Dapat dilhat pada gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora Sampai Dengan Tingkat Pusat.
FLOW CHART (gambar 2.1 blm ke upload) soale ndak isa ke copy langsung?????
2.2 Strategi Kegiatan Sosialisasi PNPM-Mandiri Perkotaan
Strategi kegiatan sosialisasi PNPM-Mandiri Perkotaan ini akan dilakukan dengan menempuh dua jalur secara terpadu, yaitu melalui jalur periklanan dan melalui jalur kehumasan.
Strategi dua jalaur ini akan difokuskan pada tiga tahapan, yaitu :
1. Tahapan persiapan dilakukan beberapa kegiatan yang prinsipnya berupaya mengembangkan wacana diskusi penanggulangan kemiskinan, setidaknya menyiapkan kondisi kognitif (conditional) pada stakeholder PNPM-MP, sehingga pada saat peluncuran sudah ada kesiapan kognitif yang memadai.
Kegiatan yang dilaksanakan pada saat persiapan ini adalah :
a.Penawaran berita (news pitching) ke pihak media massa
b. Press Release (sebaran berita) dengan tema : Aksi Pemerintah dalam penangan kemiskinan terpadu (grand concept PNPM-Mandiri Perkotaan)
2. Tahapan Peluncuran
Pada tahap peluncuran dilakukan beberapa kegiatan yang prinsipnya berupaya menarik perhatian seluruh masyarakat mengenai adanya kegiatan PNPM-MP untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah beserta Bank Dunia.
Hasil yang diharapkan pada tahap peluncuran ini adalah :
a. Terbangunnya perhatian dan kepedulian semua pihak dari lapisan masyarakat akan pentingnya penanggulangan kemiskinan terpadu.
b. Dikenalnya tanda-tanda (signage) dan ikon PNPM-MP serta motto : “Bersama Membangun Kemandirian”
Inisiasi dan internalisasi kepedulian kontrol sosial terhadap PNPM-Mandiri Perkotaan, sehingga mendorong terbentuknya “iklim anti-korupsi” dalam pelaksanaan proyek PNPM-MP.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap peluncuran adalah :
a. Konferensi Pers di tingkat pusat, bisa dipilih di Jakarta atau di suatu kota memiliki masalah kemiskinan yang relevan dengan kepentingan nilai berita.
b. Sebaran berita mengenai peluncuran/launching PNPM-Mandiri Perkotaan
Sebaran ikon, poster, booklet, komik dan lain-lainnya tentang “Membangun Kemandirian serta Kontrol Sosial”.
3. Tahapan Implementasi
Pada tahap implementasi kegiatan sosialisasi disesuaikan dengan pelaksanaan dua komponen PNPM-Mandiri Perkotaan, yaitu :
a. Pengembangan Masyarakat
b. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Kegiatan sosialisasi harus berfungsi penuh dalam penyebarluasan informasi mengenai kegiatan yang tercakup dalam kedua komponen tersebut, serta juga terus menanamkan konsep pengawasan (monitoring) dari masyarakat kepada seluruh pelaku yang terlibat langsung dalam proyek, seperti pemerintah daerah, konsultan pelaksana proyek serta masyarakat yang menerima bantuan langsung dari proyek. Selain itu sosialisasi juga harus menanamkan prinsip-prinsip menjamin keberlanjutan dari program penanggulangan kemiskinan secara mandiri, sehingga setelah masa proyek berakhir, program di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah dapat berjalan terus berlanjut.
2.3 Teknik-teknik Sosialisasi
Dengan menempuh dua jalur, yaitu Periklanan dan Kehumasan, maka berikut jabarkan secara ringkas teknik-teknik yang harus dalam pelaksanaan sosialisasi PNPM-Mandiri Perkotaan melalui dua jalur tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :
1. Periklanan
a. Iklan Layanan Masyarakat
Iklan layanan masyarakat akan dibuat dan ditayangkan untuk membangun perhatian (awareness) mengenai prinsip, nilai serta konsep dari PNPM-Mandiri Perkotaan. Untuk mendukung keseluruhan proses yang terjadi pada PNPM-MP, maka dibuat 3 (tiga) tema, antara lain : “ Menanggulagi Kemiskinan Secara Mandiri”, “Bahu Membahu Menanggulangi Kemiskinan”, Menggalang Jaringan Institusi Masyarakat dan Pemerintah Yang Produktif”. Yang masing-masing tema dapat disampaikan melalui 3 (tiga) versi cerita dan ditayangkan melalui radio local, televise dan Koran nasional. Setiap tema diluncurkan sejalan dengan kondisi di lapangan, sehingga akan lebih mendukung proses pemahan masyarakat penerima bantuan serta kelompok proses pemahaman masyarakat penerima bantuan serta kelompok strategis yang akan mendukung suksesnya PNPM-Mandiri Perkotaan. Ditingkat Desa/Kelurahan, Penulis juga dapat memanfaatkan iklan ini sebagai alat bantu memberikan penjelasan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut menyadari bahwa yang mereka lakukan sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan nasional untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri.
Pelaksana kegiatan Iklan Layanan Masyarakat adalah Konsultan Sosialisasi Pusat, KMP maupun KMW yang pada pelaksanaannya sebaliknya melakukan subkontrak ke pihak ketiga yang berkompeten dalam pembuatan materi iklan layanan masyarakat dan atau biro iklan serta pihak media massa di tingkat nasional atau lokal.
b. Radio Adlips
Radio adlips (pembacaan suatu naskah sebagai selingan acara) cukup efektif untuk menyampaikan suatu pesan khusus kepada masyarakat penerima bantuan. Tujuan adlips ini adalah agar setiap saat dapat menyampaikan pesan tertentu sehingga secara transparan diketahui oleh seluruh masyarakat. Pesan-pesab adlips ini ada yang merupakan pesan nasional (deprogram kan dari pusat) dan ada pula yang bersifat sangat lokal, seperti membantu kelompok masyarakat agar dapat mendukung kelancaran PNPM-Mandiri Perkotaan. Radio adlips ini dapat menjadi saluran komunikasinya para fasilitator desa/kelurahan (penulis) sehingga lebih cepat dapat menjangkau banyak orang di suatu wilayah tertentu. Pelaksana kegiatan radio adlips ini lebih banyak berada di konsultan sosialisasi, KMP, KMW bekerja sama dengan Tim fasilitator serta kader masyarakat sebagai pemberi masukan mengenai materi yang sesuai dengan jadwal kerja di setiap daerah. KMP harus mengawasi jadwal penanyangan dan kesesuaian konsep pesan yang disampaikan dengan jadwal nasional.
2. Kehumasan dan Materi Cetakan
Pada proyek PNPM-Mandiri Perkotaan, salah tanggung sosialisasi adalah termasuk menyebarluaskan berbagai informasi yang menunjang proses-proses yang diharapkan terjadi dalam PNPM-Mandiri Perkotaan, seperti antara lain proses demokrasi, partisipasi, transparansi dan sebagainya, yanag dialkukan melalui jalur kehumasan yang mencakup di dalamnya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Lokakarya Orientasi
2. Penawaran Berita
3. Konferensi Pers
4. Press Release (Sebaran Berita)
5. Medsia Monitoring
6. Sarasehan Kelompok Strategis
7. Event
8. Talkshow Radio (Live Local dan Pre-Recorded secara Nasional)
9. Website dan Content Management
10.Focussed Group Discussion
11.Silahturahmi Warga
12.Lokakarya Penggunaan Internet
13.Kunjungan Jurnalis ke Daerah Proyek
BAB III
RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
3.1 Strategi Pengembangan SIM
Strategi dan rencana pengembangan sistem informasi manajemen adalah untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan, yang pada implementasinya akan merupakan alat strategis untuk memonitor pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan.
Pengembangan sistem informasi PNPM-Mandiri Perkotaan dan pengendalian pengelolaan SIM PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan tanggungjawab Konsultan Manajemen Pusat (KMP) sebagai salah satu bagian dari tugas pokoknya yakni monitoring.
Berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan proyek PNPM-Mandiri Perkotaan pengembangan SIM PNPM-Mandiri Perkotaan dapat dikelompokkan ke dalam lima subsystem sebagai berikut :
Monitoring pemberdayaan masyarakat (Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan, Tinjauan Partisipatif (TP Kelembagaan, TP Program dan TP Keuangan BKM), Audit Independent, Rembug Warga Tahunan (RWT), Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) 3 Tahunan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan komponen dana BLM (kegiatan TRIDAYA, yaitu : Kegiatan Sosial, Kegiatan Ekonomi dan Kegiatan Infrastruktur)
Pengelolaan pengaduan masyarakat (dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pelaksanaan tahapan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan) (Gambar 3.1)
Monitoring pengelolaan keuangan PNPM-Mandiri Perkotaan/Replenishment (di BKM desa/kelurahan wilayah dampingan penulis) (Gambar 3.2)
Sistem Peringatan dini (alert system) (Berbagai Kegiatan Rencana dan Realitas PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya) (Gambar 3.3)
Diagram 3.1 Disain SIM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN : DATABASE PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) (gambar ndak isa di copy lsg)
Diagram 3.2 Proses Pengolahan Data Laporan Keuangan PNPM-Mandiri Perkotaan & Replenishment (gambar ndak isa di copy lsg)
Diagram 3.3 Sistem Peringatan Dini (Alert System) (gambar ndak isa di copy lsg)
BAB IV
GAMBARAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
4.1 Prinsip Pengelolaan Data dan Pengelolaan Informasi PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora
Prinsip Pengelolaan Data dan Pengelolaan Informasi didalam implementasi sistim informasi manajemen dilaksanakan secara bertingkat disetiap level pelaku/konsultan, agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai tingkatannya dalam pembuatan laporan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian pada tingkat yang terbawah (tingkat desa/kelurahan wilayah dampingan penulis) akan memiliki data yang rinci sedang tingkat yang teratas (Koordinator Kabupaten Blora ke KMW) dapat memiliki informasi yang akurat untuk dilaporkan kepada para pelaku ditingkat pusat (KMP) (Diagram Hubungan Pengelolaan Data dan Pengambilan Keputusan (gambar 4.1)).
Data pengembangan kelembagaan BKM, UPK dan KSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Sosial Politik (Orsospol), aparat pemerintah, individu pelaku utama PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya atau sumber-sumber lainnya. Sumber data ini dihimpun secara rutin oleh tim fasilitator desa/kelurahan wilayah dampingan penulis atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM guna peremajaan/up date data.
Data dari tim fasilitator desa/kelurahan wilayah dampingan penulis direkam di Subtim Leader Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan diverifikasi kebenaran data, antara lain :
Pelaksanaan dan Monitoring Pemberdayaan masyarakat (Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan, Tinjauan Partisipatif (TP Kelembagaan, TP Program dan TP Keuangan BKM), Audit Independent, Rembug Warga Tahunan (RWT), Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) 3 Tahunan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan komponen dana BLM (kegiatan TRIDAYA, yaitu : Kegiatan Sosial, Kegiatan Ekonomi dan Kegiatan Infrastruktur)
Pengelolaan pengaduan masyarakat (dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pelaksanaan tahapan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan) (Gambar 3.1)
Monitoring pengelolaan keuangan PNPM-Mandiri Perkotaan/Replenishment (di BKM desa/kelurahan wilayah dampingan penulis) (Gambar 3.2)
Sistem Peringatan dini (alert system) (Berbagai Kegiatan Rencana dan Realitas PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya) (Gambar 3.3)
setelah lengkap dan benar data diserahkan ke KMW untuk diolah ditingkat KMW dan informasi ringkasan dilaporkan ke Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan seterusnya, hingga merupakan informasi akurat untuk diserahkan ke PMU/Proyek sebagai bahan pengambilan keputusan para pelaku di tingkat pusat, serta untuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat.(Mekanisme Pengumpulan dan Pengelohan Data (Gambar 4.2)).
Diagram 4.1 Hubungan Pengelolaan Data dan Pengambilan Keputusan
PENGOLAHAN DATA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN (gbr ndak isa di copy lsg)
Diagram 4.2 Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data (gambar ndak isa di copy lsg)
Atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM, maka untuk peremajaan (update) data, fasilitator melakukan pengumpulan data.
Oleh fasilitator data dialihkan ke dalam format yang sudah disediakan sesuai aturan yang ada dalam manual kemudian dientri ke dalam computer lalu format-format data-data manual tersebut diserahkan kepada subtim leader.
Setelah direkam ke dalam computer, Subtim leader melakukan verifikasi kesesuaian data dari setiap faskel melalui data yang masuk ke komputer.
a. Data yang tidak valid wajib diperbaiki oleh faskel
b. Data yang valid direkam kedalam komputer sebagai data SIM.
SIM KMW melakukan penggabungan data laporan perkembangan BKM, KSM dan masyarakat untuk dibuat laporan rekapitulasi, analisis data dan hasilnya diserahkan kepada RM.
Informasi yang diterima dari KMW diintegrasikan oleh RM, dikompilasi, diserahkan kepada KMP, dikompilasi dan informasinya didistribusikan kepada para pelaku di tingkat pusat.
Pemanfaatan informasi yang berbasis SIM untuk mendukung pengembalian keputusan, serta untuk pelayanan data dan informasi
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menjamin kelancaran dan keakuratan entry sejak dari tingkat kelurahan/desa dampingan penulis Kabupaten Blora pada khususnya hingga tingkat pusat (Konsultan Manajemen Pusat, DPU Pusat).
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat mencatat semua kemajuan program pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, kemitraan dengan berbagai pihak (pihak Pemerintah, swasta, steakholder dan sebaginya) di lapangan (Tingkat Kelurahan/Desa dampingan penulis).
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan program penyempurnaan pedoman pelaksanaannya yang lebih focus pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusi (IPM) dan percepatan pencapaian target sasaran Millenium Development Goals (MDGs) kepada KMW dan KMP melalui Koordinator Kota/Kabupaten Kabupaten Blora.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya warga masyarakat miskin dan KK miskin.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menjadi media informasi mendorong “pelembagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat menjadi media informasi transparansi dan akuntanbilitas dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya pada dasarnya dapat diterapkan dengan membuka akses atau membutuhkan informasi-informasi mengenai PNPM-Mandiri Perkotaan, konsep kebijakan, pengambilan keputusan, perkembangan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan baik di tingkat proyek, daerah dan masyarakat desa/kelurahan dampingan penulis.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat memonitoring terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat Kelurahan/Desa dampingan penulis hingga tingkat Pusat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melakukan penanganan dan pengaduan dari pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan/desa dampingan penulis hingga tingkat pusat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan/desa dampingan penulis hingga tingkat pusat.
Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora dapat melakukan audit untuk semua pelaku PNPM-Mandiri di tingkat kelurahan/desa dampingan penulis.
Dengan kemajuan perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di Indonesia, baik dari aspek administratif atau teknologi, maka proses pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan mutu peran dan tanggung jawab dari para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung, dimana salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah aplikasi teknologi informasi dalam bidang sistem informasi PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora pada khususnya.
5.2 SARAN
Untuk dapat memberikan kecepatan dan ketepatan kegiatan pelaksanaan PNPM Mandiri Kabupaten Blora pada khususnya dan pada umumnya suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat melalui Badan/Lembaga Kesawadayaan Masyarakat (BKM/LKM) pada masing-masing desa/kelurahan dampingan dan pemerintahan daerah dalam menanggulagi kemiskinan secara berkelanjutan mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan dan pelaksanaan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tiga tahun (PJM-Pronangkis 3 tahun) hingga pemanfaatan dan pemeliharaan serta berkemitraaan dengan berbagai pihak baik dari pihak Pemerintah, swasta, steakholder dan sebagainya terutama mulai tahun 2007 diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) sehingga nantinya akan tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015, sebaiknya para pelaku PNPM-Mandiri di tingkat desa/kelurahan hingga tingkat pusat memiliki sistem informasi manajemen yang baik sehingga pemanfaatan teknologi sistem informasi ini dapat diakses oleh semua orang secara mudah.
Dalam hal untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, efisiensi pada para pelaku PNPM-Mandiri Perkotaan di tingkat desa/kelurahan dampingan kabupaten Blora pada khususnya hingga tingkat pusat menggunakan metode atau analisa SWOT (organisasi, manajemen dan SDM) pada pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan sehingga mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan untuk peningkatan pelayanan penanggulangan kemiskinan kepada warga masyarakat miskin dan warga KK miskin agar dapat menjadi organisasi BKM/LKM yang responsif, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan.
Dalam hal peningkatan pelayanan kepada warga miskin dan warga KK miskin di wilayah desa/kelurahan dampingan penulis pada khususnya pada kegiatan pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kabupaten Blora, seharusnya BKM di wilayah desa/kelurahan dampingan penulis sekarang harus mempunyai Sistem Informasi Manajemen PNPM-Mandiri Perkotaan serta mengaplikasikan dan mengadopsi strategi manajemen.
DAFTAR PUSTAKA
Ganti Sumiyati Wahyuningsih, 2009, SIM Rumah Sakit, Magister ManajemenFakultas Ekonomi, Universitas Sultan Agung Semarang
Tim Persipan PNPM-Mandiri Perkotaan, Edisi Juli 1999, Pedoman Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan, PNPM-Mandiri Perkotaan Pusat Jakarta
Tim Persiapan P2KP, Pedoman Teknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP I Tahap II), P2KP Pusat Jakarta
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen
Dosen : Ir. H. Sumirin, MS
Disusun Oleh:
Sulistyaningsih
MTS.11.17.1.0376
Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil
Universitas Sultan Agung Semarang Tahun 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar